Rezim Tiongkok menaikkan usia pensiun di Tiongkok sebulan lalu untuk melindungi kepentingan pemerintah, meskipun terdapat perlawanan yang kuat dari masyarakat.

Situs media-pemerintah People’s Daily melakukan survei di mana 93,7 persen rakyat menentang kebijakan baru tersebut. Media-pemerintah yang lainnya juga melaporkan bahwa oposisi yang paling signifikan berasal dari orang-orang dari semua kelas sosial.

Namun, negara telah menyatakan bahwa usia pensiun yang baru merupakan tren yang tidak dapat dihindari. Departemen Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial mengatakan usia pensiun yang baru akan membantu mengurangi defisit tahunan negara atas jaminan sosial dari 1,7 triliun yuan ($AS 267,6 miliar) menjadi sekitar 20 miliar yuan ($AS 3,1 miliar).

Dalam sebuah wawancara dengan The Epoch Times, penulis dan ekonom terkenal, Ny. He Qinglian, mengatakan bahwa sistem asuransi jaminan sosial Tiongkok eksis untuk memenuhi dan menjamin kepentingan para pejabat Tiongkok, dan peningkatan batas usia pensiun merupakan pengalihan tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya.

“Besarnya ketidak-mampuan dana asuransi pensiun Tiongkok untuk membayar, telah menghampiri pada kondisi kebangkrutan, dan terpaksa untuk memperpanjang usia pensiun demi untuk meringankan bebannya. Bagi Partai Komunis Tiongkok, sekarang saatnya untuk mengingkari tanggung jawabnya,” kata Ny. He.

Menurut Ny. He, Departemen Keuangan yang menangani semua keuangan, tidak menghendaki pegawai negeri dan anggota perusahaan negara Tiongkok untuk membayar iuran jaminan sosial. Sebaliknya, perusahaan sipil dan anggota mereka yang membayar. Dengan kata lain, anggota perusahaan sipil memikul tagihan untuk Partai, pemerintah, dan anggota perusahaan negara.

Tingkat kontribusi dari perusahaan sipil dan anggotanya telah mencapai 28 persen, dan lebih dari 8 persen digunakan untuk menyokong pegawai negeri dan karyawan perusahaan negara, kata Ny. He. Pada 2010, rezim Tiongkok mengalokasikan $218 miliar yuan ($AS 4,3 miliar) kepada Departemen Keuangan untuk biaya pensiunan pegawai negeri, yang berjumlah 5,4 persen dari PDB, menurut situs Netease Financial Edition.

Ny. He percaya bahwa sementara para pejabat Tiongkok memiliki berbagai penafsiran atas kebangkrutan dana pensiun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat cacat yang besar.

“Sepuluh tahun lalu, defisitnya sebesar 10 triliun yuan ($AS 1,5 triliun) dan diduga bisa mencapai 30 triliun yuan ($AS 4,7 triliun). Sekarang, beberapa orang mengatakan sebesar 1,3 triliun yuan ($203 miliar). Semua angka-angka ini diungkap oleh pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh terkait yang tidak diketahui oleh orang luar,” katanya. “Dari informasi yang ada, penyakit dari dana pensiun ini telah lama membusuk karena pembelanjaan yang terus-menerus, penyalahgunaan oleh pemerintah, dan penggelapan oleh pejabat rakus yang korup.”  (Gao Zitan / The Epoch Times / tet)