Pada 1 Juli 2012, dalam kunjungan Presiden PKT, Hu Jintao ke Hong Kong, 400.000 warga Hong Kong telah turun ke jalan dan menggelar unjuk rasa besar-besaran untuk memprotes PKT (Partai Komunis Tiongkok), hal ini telah mendemonstrasikan opini publik Hong Kong yang paling nyata ke seluruh dunia.

Hanya 15 tahun setelah serah terima Hong Kong kepada RRT, kebebasan di wilayah yang dijuluki Sang Mutiara dari Timur itu telah hilang. Panorama kehangatan dan suasana santai yang dinyanyikan dalam lagu “Malam di Hongkong” oleh mendiang penyanyi kondang, Teresa Teng, pada 30 tahun silam telah menjadi masa lalu.

Realitas Hong Kong dewasa ini memperlihatkan, janji PKT untuk “satu negara dua sistem” sebelum reunifikasi bahwa sistem politik di Hong Kong akan tetap tidak berubah selama 50 tahun, dll, hanyalah kebohongan untuk menipu dunia luar. Hong Kong kini secara bertahap telah kehilangan kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul pun telah diintervensi secara serius oleh polisi. Kepala Eksekutif Hong Kong telah menjadi agen PKT di Hong Kong.

Sebuah survei opini publik yang dilakukan oleh Universitas Hong Kong pada akhir tahun lalu menunjukkan, rasa pengakuan terhadap identitas sebagai warga negara Tiongkok bagi orang Hong Kong telah anjlok ke tingkat terendah sejak 12 tahun terakhir. Ditilik dari alasan mendasarnya, hal tersebut disebabkan oleh penetrasi dan intervensi penuh oleh PKT dalam aspek politik, ekonomi, kebudayaan, dan bidang-bidang lainnya.

Barikade dan penyemprotan cairan merica secara membabi-buta oleh pihak kepolisian Hong Kong tidak serta merta menghentikan kebencian dan kemarahan dari orang-orang Hong Kong. Seorang warga Hong Kong dalam facebooknya menulis, “Sebetulnya kami ini sedang merayakan ulang tahun penyatuan kembali ke-15 ataukah sedang mengadakan perang?” Seorang warga Hong Kong lainnya mengatakan, Pusat Keuangan Asia ini kini telah menjadi kota “barikade” dan beberapa orang menyamakan barikade itu bagaikan Tembok Besar dan Tembok Berlin. “Tembok Berlin telah memisahkan Jerman Timur dan Jerman Barat, mari kita berharap, pagar barikade ini selalu dapat memisahkan Hong Kong dengan RRT.”

Pada 1 Juli 2003, sebanyak 500.000 orang Hong Kong menahan panas terik matahari, telah turun ke jalanan untuk mengadakan rapat umum memprotes Undang-undang no. 23 yang mereka tentang, yang berusaha dilaksanakan oleh PKT terhadap Hong Kong. Itu merupakan sebuah langkah yang mengejutkan dunia. Itulah sebabnya Pemerintah Hong Kong untuk sementara telah mengesampingkan UU no. 23. Hal itu telah mengukir sebuah sejarah dalam pemerintahan PKT bahwa untuk pertama kalinya secara terpaksa mereka memberikan konsesi berkat opini publik berskala besar. Warga Hong Kong menggunakan akal sehat dan gerakan demokratis memprotes represi dan ketidakadilan, sekaligus memberikan pencerahan kepada seluruh dunia khususnya kepada orang-orang di daratan Tiongkok.

Demo besar 1 Juli tahun ini di Hong Kong, memiliki latar belakang berbeda dengan 9 tahun yang lalu. Di pentas internasional, gelombang demokratisasi menyapu dunia. Rezim diktator komunis terutama rezim PKT, merasa mendapat tekanan besar menjelang keruntuhannya. Di dalam negeri, terutama pasca peristiwa Wang Lijun dan Bo Xilai (Wang adalah mantan kepala kepolisian dan Bo adalah ketua partai Kota megapolitan Chongqing yang telah tersingkir dari panggung politik PKT) pada Februari tahun ini, skandal di dalam internal elit PKT pun tak terelakkan lagi terpaparkan kepada dunia, sejumlah besar materi klarifikasi fakta membuat orang-orang di Tiongkok secara bertahap mencampakkan ketakutan mereka dan membangkitkan spirit mereka, kekerasan dan jurus kebohongan PKT pun secara bertahap kehilangan efektifitasnya. “PKT akan segera runtuh” juga telah menjadi sebuah konsensus.

Aspirasi yang diajukan oleh warga Hong Kong pada demo akbar 1 Juli pada hakekatnya yang paling utama adalah untuk mengakhiri kediktatoran satu partai dari PKT, sesungguhnya inipun merupakan apirasi yang diajukan oleh orang Tiongkok Daratan. Meski menghadapi tekanan represif dari PKT, warga Hong Kong yang memiliki tradisi sistem demokrasi selama 1 abad ini, masih gigih mengeluarkan suara sebelum PKT jatuh sepenuhnya, hal ini juga menginspirasi warga dari daratan, bahwa harus menggunakan aksi untuk menuntut kebebasan dan hak mereka sendiri.

Sejak masa akhir Dinasti Qing, bangsa Tionghoa mengalami invasi dan pelecehan oleh beberapa negara kuat dunia di kala itu, menjadikannya sebagai sakit yang mendalam di hati mereka. Ironisnya, Hong Kong yang dijaga pembangunan bisnisnya oleh mantan negara imperialis Kerajaan Inggris, kini telah menjadi front terakhir bagi orang Tionghoa dalam perjuangan mereka melawan ideologi Marxisme-Leninisme yang notobene berasal dari Eropa / luar Tiongkok.  (Xia Xiaoqiang / The Epoch Times / whs)